Tembereng Pers Membawa Luka

Pixabay/Alexas_Photos

Pada tahun 1996 seorang ilmuan asal Amerika Serikat menjelaskan bahwa ekonomi Politik media terbagi menjadi tiga yaitu: pertama Komodifikasi, Komodifikasi ini merupakan Informasi yang dijadikan komoditi atau barang yang dijual, berupa Konten atau isi, khalayak atau Publik/Penonton dan juga pekerja. Kedua Spasialisasi, Spasiliasi atau biasa disebut konferensi media merupakan kemampuan media yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketiga Strukturasi.

Ekonomi politik media ini menitikberatkan pada kepemilikan media, pentingnya periklanan bagi perusahaan media, regulasi media dengan kekuasaan serta bagaimana media massa beroperasi. Permasalahan yang dikupas oleh pisau ekonomi politik media baik masa lalu, masa kini, maupun masa mendatang diantaranya adalah sifat jurnalistik dan hubungannya dengan praktek-praktek demokrasi, memahami propaganda yang dilakukan oleh pemerintah dan kepentingan komersial.

        

Dari dulu media selalu di interpensi oleh pemerintah, ketika media ingin menyampaikan sebuah informasi  harus berdasarkan undang-undang. Sayangnya undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah justru mengekang para jurnalis sehingga apa yang mereka ketahui tidak bisa di sampaikan secara gamblang. 

Pers di Indonesia terikat oleh UU ITE nomor 11 tahun 2008 dan juga UU ITE nomor 19 tahun 2016. Undang-undang ini harusnya menjadi tempat berlindung bagi para jurnalis atau media-media massa. Namun nyatanya, undang-undang tersebut justru menjadi alat penguat bagi pemerintah untuk semakin mengekang pers sehingga ia bisa berlaku bebas tanpa perlu khawatir apa yang di lakukan akan di ketahui oleh publik. Media  yang harusnya menjadi sumber informasi terpercaya justru tidak bisa memeberikan informasi yang benar bagi kyalayak. 

Melihat dari informasi yang biasa di sampaikan media kadang hanya tentang kebaikan-kebaikan pemerintah, jarang sekali ada media yang memperlihatkan tentang bagaimana kecurangan pemerintah. Hal ini disebabkan oleh adanya undang-undang diatas. Karena jika sampai pemerintah tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh media massa tersebut maka izin beroperasinya bisa dicabut. Selain itu dengan adanya undang-undang tersebut bisa kita lihat bagaimana sekarang banyak orang yang mendekam dibalik jeruji hanya karena menyampaikan pendapat.

Dari informasi diatas bisa disimpulkan bahwa pers diindonesia kini tidak sedang baik-baik saja atau bisa dikatakan indonesia kini tengah mengalami kecatatan pers yang diakibatkan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan khusus dan ingin megambil keuntungan dari jabatan yang dimiliki.

Penulis : Anisa Lusiana (Kader Des 10 Forkeis)