‘’Tax Amnesty’’ Jurus Ekonomi Ala Jokowi

Tax Amnesty Jurus Ekonomi Ala Jokowi

By Nasrullah (Direktur Eksekutif periode 2014-2015)

Perlambatan ekonomi global saat ini mempengaruhi ekonomi beberapa negara di dunia. Salah satu pemicu melambatnya ekonomi global adalah keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau dikenal dengan istilah Brexit. Dampak Brexit tidak hanya antara Inggris dan seluruh negara di Uni Eropa, akan tetapi juga antara Inggris dengan negara-negara di luar Eropa.Melambatnya perekonomian global membuat pemerintahan Jokowi memutar otak untuk keluar dari zona tersebut.

Berbagai kebijakan dikeluarkan pemerintah untuk mendongkrak perekonomian. Banyak kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah, mulai dari kebijakan ekonomi jilid I hingga jilid XII. Kebijakan jilid XII diumumkan Presiden pada bulan April 2016. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menandakan keseriusan pemerintah dalam membangun bangsa ini. Salah satu kebijakan ekonomi terbaru saat ini adalah ‘’Tax Amnesty’’.

Amnesti pajak adalah pengampunan pajak bagi wajib pajak yang menyimpan dana/hartanya di luar negeri dan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, dengan imbalan menyetor pajak dengan tarif lebih rendah. Harta yang dimaksud meliputi tanah, rumah, investasi, deposito, bisnis, uang kas, emas, perhiasan, barang seni, dan lain-lain yang memiliki nilai uang. Kebijakan tersebut hanya berlaku sembilan bulan terhitung sejak tanggal 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017.

Oleh karena itu, pemerintah harus memaksimalkan pelaksanaan program tersebut karena waktu yang cukup singkat. Diberlakukannya tax amnesty diharapkan mampu menambah penerimaan pajak negara. Target penerimaan pajak tahun 2015 tidak sesuai dengan harapan pemerintah. Realisasi penerimaan pajak tahun 2015 senilai Rp 1.055 Triliun. Jumlah tersebut hanya mencapai 81,5% dari yang ditargetkan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015.

Kondisi ini disebabkan karena melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama pada sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan. Dalam APBNP 2016, pemerintah menargetkan penerimaan dari tax amnesty sebesar Rp 165 Triliun hingga Desember mendatang. Kampanye program ini cukup massif. Bahkan Presiden Joko Widodo mempromosikan program tax amnesty hingga Singapura. Tax amnesty dapat memperbaiki kinerja perekonomian negara.

Sebab, pertama uang tebusan tax amnesty merupakan sumber penerimaan pajak. Kedua aliran dana masuk dari repatriasi akan memperbaiki kinerja ekonomi melalui beberapa aspek antara lain sumber pendanaan. Selain itu, program tax amnesty mendorong kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Masyarakat sebagai wajib pajak harus sadar dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Sebab, pajak yang dikumpulkan dari masyarakat akan digunakan dalam mendukung program-program pembangunan. Apalagi pemerintah saat ini fokus pada pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Salahsatu penyebab perlambatan pertumbuhan ekonomi adalah kurangnya infrastruktur pendukung. Memadainya infrastruktur tentu menjadi stimulus dalam kegiatan perekonomian ke depannya. Banyaknya harta warga negara Indonesia yang berada di luar negeri juga menjadi faktor kurangnya penerimaan pajak. Harta WNI di luar negeri lebih dari Rp 11.400 Triliun.

Seluruh harta tersebut jika ditarik ke Indonesia dapat meningkatkan penerimaan pajak sehingga dapat mendukung pembangunan negara. Namun demikian, pemerintah harus menyiapkan instrumen investasi yang baik sehingga WNI tertarik memasukkan dananya ke Indonesia. Sebagai warga negara yang baik harus mendukung segala kebijakan pemerintah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Tax amnesty ini harus betul-betul dimanfaatkan oleh seluruh kalangan baik itu pemerintah, pengusaha, dan wajib pajak. Pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama dalam menggalakkan program tax amnesty agar berjalan maksimal. Masyarakat juga harus ikut dalam melakukan sosialisasi program tersebut. (***)